PN Jakarta Pusat Lakukan Pengecekan Fisik Wihara Tri Ratna

2017-10-30 17:07:03
Editor : Utami Sulistiowaty | Reporter : Tim IndoChinaTown
Proses pengecekan Wihara Tri Ratna (Fotografer1)

Pengecekan fisik Wihara Tri Ratna yang dilakukan PN Jakarta Pusat ini merupakan tindak lanjut gugatan yang dilayangkan Moe Irwan Raharja.

MAJELIS Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menggelar pengecekan fisik Wihara Tri Ratna, Jakarta Pusat, Senin (30/10/2017). Wihara yang berada di Jalan Lautze No. 64, Sawah Besar, Jakarta Pusat ini merupakan objek sengketa dalam gugatan kepemilikan tanah dan bangunan.

Pengecekan ini merupakan tindak lanjut gugatan di tingkat Pengadilan Tinggi Jakarta Pusat yang dilayangkan Moe Irwan Raharja atas kepemilikan tanah dan bangunan wihara. Hasil pengecekan akan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan dikirim ke Pengadilan Tinggi Jakarta.

“Ini perkara lama, perkara perdata Nomor 329/Pdt.G/2014/PN.Jkt/Pst. Didalam penetapan putusan sela, PT memerintahkan PN Jakarta Pusat untuk memeriksa kembali objek sengketa. Sebagai majelis yang ditunjuk untuk melakukan pemeriksaan objek, hari ini kita melihat batas di utara, selatan, barat dan timur. Cek fisik yang ada di dalamnya juga,” kata Mahfudin, SH, MH, selaku Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kepada Infochinatown.com.

Dari hasil pengecekan, terdapat sejumlah temuan berbeda dengan sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) yang dimiliki Moe sebagai pihak penggugat. Di antaranya soal batas wilayah dan luas tanah wihara.

Syamsudin Arwan, Kuasa Hukum Yayasan Wihara Tri Ratna mengatakan, dalam sertifikat hak pakai 117/Kartini yang dimiliki wihara tercantum sejumlah perubahan batas wilayah. Selain itu, lanjutnya, pada luas tanah terdapat selisih, yakni 1.089 meter persegi pada sertifikat HGB dan 1.600 meter persegi pada sertifikat hak pakai.

Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria 9/1999 menyebutkan jika dalam pengecekan fisik terdapat selisih antara batas tanah, ini menunjukkan adanya cacat hukum administrasi. “Berarti terdapat kesalahan data yuridis dan fisik yang mengakibatkan cacat hukum, sehingga gugatan kepemilikan tanah dan bangunan Wihara Tri Ratna dapat dibatalkan,” katanya.