Pemerintah Tiongkok Keluarkan Kebijakan Pembatasan Pajak

2017-11-07 16:57:57
Editor : Utami Sulistiowaty | Sumber : DBS
Ilustrasi - Pemerintah Tiongkok Keluarkan Kebijakan Pembatasan Pajak (Istimewa)

PEMERINTAH Tiongkok berharap kebijakan pembatasan pajak dapat mengurangi beban perusahaan UKM.

 

Lembaga keuangan akan dibebaskan dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas pendapatan dari bunga pinjaman kepada usaha kecil dan mikro (UKM) dan usaha milik perorangan. Kebijakan pembatasan pajak yang dikeluarkan Pemerintah Tiongkok ini diharapkan dapat mendukung pertumbuhan ekonomi. Kebijakan ini akan berlaku per 1 Desember 2017 hingga 31 Desember 2019.

Saat ini polis hanya berlaku untuk pinjaman kepada petani. Seperti yang dilansir Xinhuanet.com. Dalam dokumen yang diterbitkan bersama oleh Menteri Keuangan dan Administrasi Perpajakan dikatakan pinjaman maksimum untuk masing-masing peminjam yang memenuhi syarat untuk pengecualian pajak adalah 1 juta yuan atau USD 150.950.

Selain itu, pajak cap pada kontrak pinjaman untuk usaha kecil dan mikro akan dibebaskan dari 1 Januari 2018 hingga 31 Desember 2020. Hal ini dilakukan pemerintah untuk mendukung usaha kecil, yang kerap mengalami kesulitan memperoleh pinjaman bank.

Outstanding pinjaman dari lembaga keuangan ke UKM pada akhir Juni mencapai 22,6 triliun yuan. Hampir dua kali lipat pada akhir 2012, menyumbang 32 persen dari total pinjaman untuk semua bisnis.