Jangan Pisahkan Keraton Yogyakarta Dengan Etnis Tionghoa

Jumat, 18 Mei 2018 14:59:02
Editor : Fauzi Iyabu | Sumber : DBS.
Prasasti Tionghoa yang terdapat di tengah Keraton Yogyakarta, ucapan terima kasih etnis Tionghoa kepada Sultan Yogya. (Istimewa)

Sejak tahun 1700-an, masyarakat etnis Tionghoa sudah hidup bahkan berjuang bersama dengan cikal bakal pendiri Keraton Yogyakarta.

JAKARTA – Hanya lantaran sertifikat hak milik tanah, beberapa waktu belakangan terus berkembang kabar dan pemberitaan yang seolah-olah ada jurang pemisah antara Keraton Yogyakarta dengan Etnis Tionghoa di Provinsi Yogyakarta. Padahal, jauh sebelum Instruksi Wagub D.I Yogyakarta mengenai pelarangan WNI Non-Pribumi (termasuk di dalamnya Etnis Tionghoa) memperoleh hak milik tanah (maksimal Hak Guna Bangun), pelarangan ini sudah ada sejak zaman Hindia Belanda di Tahun 1870.

Pada zaman Gubernur Jenderal Johannes van den Bosch, ada peraturan Ground-Vervreemdings-Verbod yang tertuang dalam Staatsblad 1875 No.179, isinya tentang larangan pribumi menjual tanahnya ke warga non-pribumi. Ini didukung pulang dengan pemberlakukan UU Pokok Agraria 1870, serta R. Rijksblaad Kasultanan 1918 No.16 Jo. Rijksblaad 1915 No.23 tentang reorganisasi untuk memberikan hak atas tanah kepada rakyat biasa dengan hak yang kuat. Tanah Sultan Ground dibagi dua, Tanah Mahkota dan Sultanaad Ground. Warga non-pribumi tetap tidak diperkenankan punya hak milik tanah.

Di luar masalah hak milik tanah, Keraton Yogyakarta dan Etnis Tionghoa di Yogyakarta memiliki kedekatan dan sejarah yang panjang. Di tahun 1741 sampai 1742, RM Said atau KGPAA Mangkunegara I alias Pangeran Sambernya, memimpin Laskar Tionghoa melawan penjajahan VOC. Saat pemerintahan Sri Sultan Hamengku Buwono II, ada tiga trah keturunan Tionghoa di lingkungan Keraton Yogyakarta, yakni Secodiningrat, Hinggodrono dan Kartodirjo.

Dari ketiganya, Secodiningrat yang paling menonjol, dimana salah satu sosok trah tersebut, Tan Jin Sing diangkat pengusa Yogyakarta menjadi Bupati dengan gelar Kanjeng Raden Tumenggung (KRT) Secadiningrat. Warga menilai, Tan Jin Sing memiliki bakat dalam memadukan kebudayaan Tionghoa dengan Jawa. Namun, ada punya yang menyinyirnya, ‘Cino wurung, Jowo nanggung, Londo durung’ alias ‘Cina tidak lagi, Jawa ya tanggung, Belanda juga belum’.

Padahal, berkat kecakapannya menjadi ‘jembatan politik’ antara Sultan Hamengku Buwono III dengan Gubernur Hindia Belanda Sir. Thomas Stamford Bingley Raffles, Sultan memberinya hadiah tanah di sepanjang Jalan Ketandan yang dibangun dengan bangunan berarsitektur Jawa, Eropa dan Tiongkok sepanjang 700 meter. Inilah cikal bakal wilayah Pecinan Yogyakarta saat ini. Selain itu, nama KRT Secadiningrat juga dijadikan sebagai nama jalan di Yogyakarta.

Belakangan, beredar pula kabar pihak Keraton Yogyakarta pernah mengultimatum warga Tionghoa untuk turut berjuang bersama rakyat, atau tidak diperkenankan kembali ke Yogyakarta. Ini lantaran warga Tionghoa banyak yang memihal Belanda atau memilih menutup mata saat revolusi fisik 1945 – 1949. Padahal, yang terjadi adalah sebaliknya. Keraton dan Sultan Hamengkubuwono IX menjadi saksi, dukungan etnis Tionghoa, antara lain; di tahun 1946 pengusaha Tionghoa Chung Hua Tsung Hui bersama 4 pengusaha Tionghoa lainnya membantu dana sebesar 400 ribu untuk perjuangan. Pada 3 Agustus 1947, Gabungan Pemuda Tionghoa menggelar rapat di Yogyakarta dan menelurkan petisi, Berdiri Di Belakang Pemerintah Republik (Indonesia), Turut Mempertahankan Negara, Masuk Badan Kongres RI dan Dewan Pimpinan Pemuda, Membentuk pos PMI sebagai usaha sosial.

Nama Tionghoa lain yang turut berjuang di Yogyakarta adalah, Babah Tjoe Kiat, Babah Soe Gin dan Jong Twan yang membuka dapur umum untuk menjamin pasokan logistik para pejuang, usai Belandan dan Sekutu melakukan Agresi Militer II pada 19 Desember 1948. Ada pula penyedia logistik berupa 10 kuintal Kue Keranjang yang merupakan pengacara berdarah Tiongkok, Mr. Ko Siok Hie. Bahkan, dokter yang memasok obat sekaligus dokter pribadi untuk Jenderal Sudirman selama bergerilya adalah seorang Tionghoa. Namanya, Oen Boen Ing atau lebih dikenal dengan nama Dokter Oen.

Terakhir, kemesraan etnis Tionghoa dengan Keraton Yogyakarta dan Yogyakarta sebagai suatu daerah, bisa dilihat dari Prasasti Tionghoa yang kini terdapat di depan Tepas Haitopuro, belakang Bangsal Trajumas, di tengah-tengah Keraton Yogyakarta. Satu sisi batu kenangan ini berisi lima bait tembang Kinanthi dalam huruf Jawa, sisi lain terjemahan bebas dalam aksara China. Prasasti ini diprakarsai oleh delapan warga etnis Tionghoa di bawah pimpinan Kapiten Masyarakat Tionghoa di Yogyakarta Lie Ngo An. Yang lain, dr. Sim Kie Ay, Ketua Perkumpulan Sosial sekaligus nantinya menjadi anggota Dewan Pertimbangan Agung Ir. Liem Ing Hwie, pemilik toko jam Lie Gwan Ho, pemilik restoran Oen Oen Tjoen Hok, serta tiga pedagang, Tan Ko Liat, Sie Kee Tjiee dan Tio Poo Kia.

“Ini merupakan ucapan terima kasih warga etnis Tionghoa kepada Sultan Keraton Yogyakarta yang telah melindungi mereka sejak lama tinggal di Yogyakarta. Ini sempat tertunda lama dan tersimpan di rumah Ir. Lim Ing Hwie. Di tahun 1952, tepatnya 18 Maret 1952, prasasti ini diserahkan dan diterima oleh Sultang Hamengku Buwono IX. Saat penyerahan, hanya lima pemrakarsa yang hadir, tiga lainnya telah wafat,” kata Bernie, menantu Ir. Liem Ing Hwie