Operator bereaksi ketika Keyamo menangguhkan biaya pendaratan helikopter yang kontroversial sebesar 0

Operator bereaksi terhadap keputusan Pemerintah Federal untuk menangguhkan biaya pendaratan helikopter yang kontroversial sebesar US$300.

Keputusan untuk menangguhkan biaya tersebut terjadi setelah protes besar-besaran terhadap biaya tersebut.

Berita Naija melaporkan bahwa Menteri Penerbangan dan Pengembangan Dirgantara, Festus Keyamomengumumkan pada hari Jumat penangguhan sementara biaya pendaratan helikopter kontroversial yang baru-baru ini diberlakukan oleh pemerintah federal.

Keyamo, dalam pernyataan yang dikeluarkan juru bicara kementerian, Odutaye Oluseyimengatakan penangguhan tersebut bertujuan untuk memungkinkan peninjauan kembali kebijakan tersebut setelah para pemangku kepentingan mengeluhkan penerapannya.

Dalam sebuah wawancara dengan Daily Trust, CEO Aero Contractors, Kapten Ado Sanusi, memuji pemerintah atas penangguhan tersebut, dan mengatakan bahwa hal tersebut menunjukkan bahwa pemerintah mendengarkan.

Sanusi mengatakan, tarif tersebut akan berdampak pada pertumbuhan penerbangan umum, termasuk pengoperasian helikopter.

Berita Naija ingat bahwa pemerintah federal memperkenalkan a Pendaratan helikopter seharga $300 pengenaan.

Menurut pernyataan yang dikeluarkan oleh Manajer Pers dan Urusan Masyarakat di Kementerian Penerbangan, pemerintah telah memberikan izin kepada Badan Manajemen Wilayah Udara Nigeria (NAMA) untuk mulai memungut biaya.

Pernyataan itu menambahkan bahwa NAEBI Dynamic Concepts Limited telah diberikan otorisasi eksklusif untuk mengelola biaya pendaratan helikopter untuk entitas federal atas nama NAMA untuk pemerintah federal.

Namun, menyusul penolakan keras terhadap biaya tersebut oleh pemangku kepentingan penerbangan, Keyamo mengumumkan pada hari Jumat bahwa biaya tersebut telah ditangguhkan mulai tanggal 30 Mei 2024, untuk memungkinkan peninjauan kembali.

Dia menambahkan bahwa sebuah komite telah dibentuk untuk menganalisis masalah yang diangkat oleh pihak-pihak yang berkepentingan dan menyajikan laporan pada akhir Juni 2024.

Sumber