MENGEMUDI TERBURU-BURU
Dissanayake memperoleh 5,6 juta suara, atau 42,3%, dalam pemilu hari Sabtu, peningkatan besar dari 3% yang berhasil ia peroleh pada pemilihan presiden terakhir pada tahun 2019. Saingan terdekatnya, pemimpin oposisi Sajith Premadasa, memenangkan 32,8%.
Pemimpin yang berpandangan Marxis akan berharap bahwa ia akan dapat menggunakan gelombang dukungan yang sama dan mengkonsolidasikan kekuasaan di parlemen yang memiliki 225 kursi.
Dissanayake mencalonkan diri sebagai kandidat dari aliansi Kekuatan Rakyat Nasional, yang merupakan anggota partainya Janatha Vimukhti Peremuna (JVP). Koalisi tersebut hanya memiliki tiga kursi di parlemen saat ini yang dipilih pada Agustus 2020, sehingga mendorong presiden baru membubarkan parlemen untuk mencoba memperkuat posisinya.
Meskipun ia memiliki kekuasaan eksekutif sebagai presiden, implementasi janji pemilunya untuk mengurangi pajak dan mengalokasikan sebagian pendapatan negara untuk keringanan pajak dan investasi akan sulit dilakukan tanpa dukungan parlemen.
Program dana talangan (bailout) senilai $2,9 miliar yang dilancarkan IMF selama empat tahun telah membantu Sri Lanka meningkatkan cadangan devisanya, membendung depresiasi nilai mata uangnya, dan mengendalikan inflasi yang tidak terkendali sehingga memicu pemulihan ekonomi yang goyah. Namun langkah-langkah penghematan yang dilakukan oleh pemerintah membuat marah banyak orang yang menaruh harapan akan masa depan yang lebih cerah pada pemimpin mereka berikutnya.
Selama kampanyenya, Dissanayake mengatakan ia ingin memotong pajak dan mempertimbangkan kembali persyaratan dana talangan IMF, dan berjanji untuk membawa perubahan bagi mereka yang terguncang akibat langkah-langkah penghematan. Namun, pengesahan anggaran akan sulit dilakukan tanpa dukungan parlemen.
Sri Lanka sedang dalam proses merestrukturisasi utang luar negerinya yang berjumlah sekitar $25 miliar. Mendapatkan dukungan parlemen akan memperkuat posisi Dissanayake dalam negosiasi dengan pemegang obligasi, yang pada gilirannya mungkin akan merasa nyaman dengan kejelasan kebijakan presiden baru.
Ukuran parlemen yang kecil juga berarti bahwa Dissanayake tidak dapat menunjuk seluruh kabinet menteri setelah menjabat pada hari Senin.
Dia menunjuk Harini Amarasuriya sebagai Perdana Menteri dengan lima portofolio sementara Vijitha Herath diberi enam kementerian termasuk urusan luar negeri. Dissanayake mempertahankan kementerian-kementerian utama seperti keuangan, pertahanan dan energi untuk menjalankannya sendiri.
