MANILA, Filipina – Mantan anggota Partai Bayan Muna, Carlos Isagani Zarate mendesak pemerintah untuk segera melakukan intervensi guna meringankan beban konsumen Filipina dengan kenaikan harga yang cukup besar terbaru ini.
“Departemen Energi seharusnya tidak hanya menjadi pemberitaan dan pembenaran kenaikan harga perusahaan minyak,” kata Zarate dalam sebuah pernyataan pada hari Senin.
“Sangat penting bagi pemerintah untuk mengambil tindakan nyata untuk melindungi konsumen dari kenaikan biaya yang mahal ini,” tambahnya.
UNTUK MEMBACA: Harga bahan bakar akan meningkat hampir P3 per liter mulai tanggal 15 Oktober
Menurut Zarate, bensin diperkirakan meningkat sekitar P2,30 hingga P2,50 per liter dan solar sebesar P2,50 hingga P2,70 per liter.
Artikel berlanjut setelah iklan ini
Pernyataan tersebut dikeluarkannya setelah Shell Pilipinas dan Seaoil mengumumkan dalam pernyataan terpisah bahwa harga solar akan naik sebesar P2,70 per liter, sedangkan harga bensin dan minyak tanah masing-masing akan naik sebesar P2,65 dan P2,60 per liter.
Artikel berlanjut setelah iklan ini
Laporan tersebut menyatakan bahwa penyesuaian harga bahan bakar yang signifikan diperkirakan akan berlaku mulai Selasa, 15 Oktober, dengan lonjakan hampir P3 per liter dari biaya minggu lalu.
Prioritaskan persetujuan akun
Zarate mendesak pemerintahan Marcos untuk memberikan prioritas pada pengesahan undang-undang pemisahan harga minyak dan penghapusan pajak pertambahan nilai (PPN) atas minyak.
“Langkah-langkah ini akan memastikan transparansi harga minyak dan memberikan bantuan segera dengan menurunkan harga minyak,” katanya.
Zarate menekankan perlunya reformasi struktural di sektor energi untuk melindungi masyarakat Filipina dari kenaikan harga minyak yang tidak dapat diprediksi dan tidak adil.
“Kami mendesak pemerintah untuk bertindak tegas dalam menerapkan kebijakan tersebut demi menjaga kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Ada lima RUU yang berupaya menurunkan harga bahan bakar:
- RUU DPR (HB) No. 400, yang berupaya mengubah Undang-Undang Reformasi Perpajakan untuk Percepatan dan Inklusi dengan mengurangi pajak cukai produk bahan bakar
- HB No. 3003, yang berupaya untuk merenasionalisasi Petron Corporation
- HB No. 3004, atau usulan UU Unbundling Harga Minyak Bumi tahun 2002
- HB No. 3005, atau usulan Undang-Undang Pengadaan Minyak Bumi Terpusat tahun 2019
- HB No. 3006, atau usulan Undang-Undang Peraturan Industri Hilir Minyak Bumi Tahun 2002
Zarate mengatakan House Bill 400 dan House Bill 3004 awalnya diperkenalkan oleh Bayan Muna pada kongres sebelumnya dengan harapan bisa disahkan untuk mengatasi kenaikan harga minyak. —Emmanuel John Abris, magang INQUIRER.net