Inggris akan mengatasi tumpukan kasus perbudakan modern di antara 50 juta orang yang berada di penjara

Pemerintah Inggris telah mempekerjakan 200 staf tambahan Kantor Dalam Negeri untuk membereskan 23.300 kasus perbudakan modern yang ditinggalkan oleh pemerintahan terakhir. Pernyataan resmi mengatakan kasus-kasus tersebut bisa “dihilangkan” dalam waktu dua tahun. Langkah ini akan memberikan kejelasan yang dibutuhkan ribuan perempuan, laki-laki dan anak-anak yang mungkin pernah mengalami kekerasan seksual, fisik dan ekonomi yang traumatis untuk pulih.

Menurut pemerintah Inggris Banyak korban saat ini menghadapi penundaan yang lama dalam mendapatkan kepastian status mereka sebagai korban perbudakan modern melalui mekanisme rujukan keputusan akhir nasional. Hal ini dapat menyebabkan rasa tidak aman dan masalah mental jangka panjang.

“Sudah terlalu lama, para penyintas perbudakan modern dan pengalaman mengerikan yang mereka alami tidak mendapatkan perhatian dan dukungan yang layak mereka dapatkan,” kata Menteri Perlindungan Jess Phillips. “Ini akan berubah. Tindakan yang saya umumkan hari ini adalah langkah pertama untuk mengutamakan penyintas dan menghilangkan tumpukan kasus perbudakan modern untuk memberikan kejelasan dan ketenangan pikiran yang dibutuhkan para korban untuk melanjutkan hidup mereka.”

Menurut Organisasi Perburuhan Internasional, berdasarkan perkiraan global terbaru mengenai perbudakan modern, diperkirakan lima puluh juta orang hidup dalam perbudakan modern pada tahun 2021. Dari jumlah tersebut, 28 juta orang terpaksa bekerja dan 22 juta lainnya terjebak dalam kawin paksa.

Selama 10 tahun terakhir, jumlah orang yang hidup dalam perbudakan modern telah meningkat secara signifikan. Pada tahun 2021, terdapat peningkatan 10 juta orang yang terlibat dalam perbudakan modern dibandingkan dengan perkiraan global pada tahun 2016. Perempuan dan anak-anak masih berada dalam kelompok rentan yang sangat rentan.

Perbudakan modern terjadi di hampir setiap negara di dunia dan melintasi batas-batas etnis, budaya dan agama. Lebih dari separuh (52 persen) dari seluruh kerja paksa dan seperempat dari seluruh pernikahan paksa terjadi di negara-negara berpendapatan menengah ke atas dan tinggi.


Sumber