Amnesty International, mitra Kedutaan Besar Perancis dalam bidang hak atas pendidikan

Dalam rangka memperingati Hari Hukum Sedunia tahun 2024, Amnesty International bekerja sama dengan Kedutaan Besar Perancis di Nigeria menyelenggarakan debat mengenai dasar hukum hak atas pendidikan.

Manajer Program, Amnesty International, Barbara Magaji, yang menyatakan hal ini pada hari Senin saat debat di Abuja, mengatakan bahwa debat tersebut adalah kesempatan untuk mendidik generasi muda tentang hak-hak mereka, khususnya hak atas pendidikan.

Magaji mencatat bahwa hak adalah sesuatu yang melekat pada diri manusia, dan menambahkan bahwa hak itu terkait dengan kita sebagai manusia.

“Hak bukanlah suatu keistimewaan yang diberikan oleh orang lain, melainkan hak yang memang layak dan harus dituntut selama kita masih menjadi manusia.

“Hari ini penting karena merupakan kesempatan untuk mendidik generasi muda tentang hak-hak mereka, terutama hak atas pendidikan,” tambah Magaji.

Atase Kerja Sama Kedutaan Besar Perancis, Ibu Ketty Ris, mencatat bahwa pendidikan adalah hak asasi manusia mendasar yang diakui secara global.

Menurut Ris, pasal 26 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, Piagam Afrika tentang Hak dan Kesejahteraan Anak, dan Konvensi Hak Anak menegaskan hak semua anak atas pendidikan.

Ris memperkirakan bahwa dengan lebih dari 18,5 juta anak putus sekolah, 60% di antaranya adalah perempuan, hal ini merupakan sebuah catatan yang menyedihkan, dan bukan sekedar statistik, namun juga potensi yang belum terpenuhi dari jutaan generasi muda yang masa depannya bergantung pada realisasi hak-hak mereka atas pendidikan. .

Ris menjelaskan melalui debat ini mereka bermaksud untuk mendorong kemampuan berpikir kritis dan advokasi pada para pemimpin muda masa depan.

Direktur Pendidikan Hukum Klinis Universitas Abuja, Dr. Nasir Muktar, menyoroti pentingnya memperingati Hari Hukum Internasional.

Dia mengatakan hak atas pendidikan tercantum dalam konstitusi dan dapat ditegakkan melalui kerangka seperti Undang-Undang Pendidikan Dasar Universal dan Undang-Undang Hak Anak.

Muktar mencatat, sistem pendidikan Nigeria merupakan warisan Inggris. “Kami tidak duduk dan bertanya pada diri sendiri jenis pendidikan apa yang kami butuhkan yang sesuai dengan sistem adat, budaya, dan masyarakat kami.

Mahasiswa hukum tingkat 300 dan pemenang debat, Adeyemi Sky mencatat bahwa Nigeria hanya mengalokasikan 5% anggarannya untuk pendidikan.

Sky menganjurkan agar pendidikan menjadi hak yang dapat dibenarkan di Nigeria.

Lebih lanjut, salah satu siswa SS 3, Alpha Shigusa Ayuba Dankudara, mengaku belajar bahwa pendidikan adalah hak mendasar dan penting untuk perkembangan kita.

Acara ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran tentang hak asasi manusia, khususnya hak atas pendidikan, dan memberdayakan generasi muda untuk menjadi agen perubahan.

Perdebatan tersebut merupakan bagian dari upaya Amnesty International untuk mempromosikan kesadaran hak asasi manusia dan pendidikan di Nigeria.

Acara ini mempertemukan siswa dan pendidik untuk membahas isu kritis pendidikan sebagai hak asasi manusia yang mendasar.

Pemenang debat Adeyemi Sky dan Alpha Shigusa Ayuba Dankudara mendapatkan penghargaan atas penampilan luar biasa mereka.

Acara tersebut diakhiri dengan seruan untuk bertindak untuk melindungi dan mempromosikan hak atas pendidikan di Nigeria.

Sumber