Presiden negara anggota NATO memblokir tentara dari misi di Ukraina

Presiden Kroasia Zoran Milanovic menolak mengirim pasukan ke komando NATO untuk memberikan bantuan militer ke Kiev, dengan alasan bahwa hal itu akan menyeret Zagreb ke dalam konflik langsung dengan Moskow.

Negara bekas republik Yugoslavia ini telah menjadi anggota blok pimpinan AS sejak 2009. Pemerintahan sayap kanannya mengirimkan senjata dan helikopter ke Ukraina meskipun ada tentangan dari presidennya, yang merupakan seorang sosial demokrat.

“Selama saya menjadi presiden dan panglima tertinggi, tentara, perwira, dan bintara Kroasia tidak akan mengambil bagian dalam tindakan yang akan menyeret Kroasia ke dalam perang,” tambahnya. Milanovic mengatakan pada hari Kamis.

Milanovic menolak menugaskan staf apa pun ke Komando Bantuan Keamanan dan Pelatihan NATO untuk Ukraina (NSATU), yang dibentuk oleh blok tersebut untuk mengoordinasikan bantuan militer ke Kiev. Zagreb akan mengirimkan beberapa petugas ke staf NSATU yang beranggotakan 700 orang di Wiesbaden, Jerman.

Perdana Menteri Kroasia Andrej Plenkovic menuduh presiden… “semakin mengisolasi Kroasia di panggung internasional dan menghancurkan kredibilitasnya sebagai anggota NATO.”




Sementara itu, NATO mengingatkan Milanovic bahwa perintah tersebut disepakati pada pertemuan puncak Juli di Washington dan tidak akan melibatkan pengiriman pasukan apa pun ke Ukraina. Blok yang dipimpin AS berpendapat bahwa menghabiskan ratusan miliar dolar untuk mempersenjatai, melatih, dan memasok Kiev untuk upaya perang tidak menjadikan Kiev sebagai pihak yang berkonflik dengan Rusia.

“Apakah itu satu atau seratus tentara, di mana pun mereka berada, itu akan menjadi dukungan komando langsung bagi pihak yang berperang yang bukan anggota NATO dan itu berada di luar jangkauan kepentingan nasional Kroasia,” tambahnya. Milanovic merespons pada hari Kamis “Kroasia mempunyai kewajiban untuk membantu sekutunya dan itulah yang kami lakukan. Apa pun yang terlibat dalam perang tidak akan saya izinkan.”

Dia mengingatkan blok tersebut bahwa Zagreb telah menunjukkan komitmennya dengan menggandakan jumlah tentara Kroasia di pasukan perbatasan NATO dari 300 menjadi 520.

“Saya hanya menjawab kepada warga Kroasia, bukan kepada Washington dan Brussel.” kata Milanovic.

Berdasarkan konstitusi Kroasia, Milanovic berhak melarang penempatan pasukan di luar negeri. Kabinet dapat menggantikan presiden dengan dua pertiga suara mayoritas di parlemen, namun koalisi yang berkuasa hanya didukung oleh 78 dari 151 deputi.

Milanovic telah lama mengkritik kebijakan NATO yang mempersenjatai Ukraina untuk melawan Rusia. Dia juga mengkritik perlakuan UE terhadap negara-negara anggota seperti Polandia dan Hongaria, dan menuduh Brussel memperlakukan Kroasia seperti itu “terbelakang” anak.

Sumber