Mengapa polisi tidak dapat membantu EFCC dalam penangkapan Yahaya Bello – Kepresidenan

Berlanjutnya kebebasan mantan Gubernur Negara Bagian Kogi, Yahaya Bello, meski dinyatakan dicari oleh Komisi Kejahatan Ekonomi dan Keuangan (EFCC) karena dugaan kejahatan keuangan, terus menjadi sumber perdebatan.

Juru Bicara Kepresidenan, Bayo Onanuga, telah mengklarifikasi kerumitan hukum yang menghalangi badan keamanan membantu EFCC dalam penahanan mantan gubernur tersebut.

Onanuga, yang membahas masalah ini dalam Inside Sources edisi Minggu di saluran televisi, menjelaskan bahwa kekebalan hukum yang dimiliki penerus Bello, Gubernur Usman Ododo, menjadi penghalang bagi penangkapannya.

“EFCC adalah lembaga Pemerintah Federal dan ingin menangkap Yahaya Bello.

Namun, Bello bersembunyi di balik agbada (jubah tergerai) gubernur Negara Bagian Kogi, penggantinya, yang memiliki kekebalan,” kata Onanuga.

EFCC mendeklarasikan Bello sebagai buronan pada bulan April atas dugaan penyelewengan keuangan sebesar N80,2 miliar selama masa jabatannya sebagai gubernur dari Mei 2015 hingga Mei 2023.

Upaya lembaga antikorupsi untuk menahan Bello gagal, dan Ododo diduga beberapa kali membawanya ke tempat aman.

Berdasarkan undang-undang Nigeria, seorang gubernur yang menjabat mempunyai kekebalan terhadap penuntutan, sehingga mempersulit tindakan penegakan hukum yang melibatkan eksekutif negara bagian.

Onanuga menjelaskan: “Jika dia (Bello) tetap berada di dalam rumah Gubernur Ododo, polisi tidak akan bisa berbuat apa-apa karena akan melanggar kekebalan yang dimiliki gubernur.

Hal ini mirip dengan kekebalan diplomat; Anda tidak dapat berbuat apa-apa.”

Secara paralel, Onanuga membandingkan situasi ini dengan tempat perlindungan pendiri Wikileaks, Julian Assange, selama bertahun-tahun di kedutaan besar di Inggris, yang membatasi jangkauan otoritas Inggris.

Kerumitan hukum Bello terus berlanjut, dan permasalahannya dibawa ke pengadilan; Namun, dia tidak hadir sehingga menyebabkan beberapa penundaan.

Meskipun ada protes dari masyarakat, ketidakmampuan badan keamanan untuk bertindak telah menyoroti ketegangan antara upaya antikorupsi dan kekebalan konstitusional yang diberikan kepada pemegang jabatan publik.

Ingin berbagi cerita dengan kami? Ingin beriklan dengan kami? Apakah Anda memerlukan iklan untuk suatu produk, layanan, atau acara? Hubungi kami melalui email: [email protected]

Kami berkomitmen terhadap jurnalisme investigatif yang berdampak bagi kepentingan manusia dan keadilan sosial. Donasi Anda akan membantu kami menceritakan lebih banyak kisah. Silakan berdonasi berapa pun jumlahnya DI SINI

Sumber